oleh

Catatan Almarhum HM. Rizal Fadillah: Ada Apa Di Balik Ijazah Jokowi, Kombes Iman Imanuddin, Dan Posko Di Bogor?

Dari Kecurigaan Manipulasi Barang Bukti, Kontroversi Gelar Perkara, hingga Penggeledahan Rumah yang Diduga Menjadi Posko Makar. Serangkaian Peristiwa yang Menuntut Transparansi dan Pertanggungjawaban Polri

Oleh: Syafril Sjofyan – Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen Forum Tanah Air

Ada sebuah catatan penting dari almarhum HM. Rizal Fadillah, sahabat sekaligus kawan seperjuangan, yang menurut saya tidak boleh hilang begitu saja bersama kepergiannya. Dalam beberapa pertemuan terbatas yang secara rutin kami adakan di Bandung untuk bertukar informasi dan perkembangan berbagai persoalan politik, hukum, serta kebangsaan, almarhum pernah menyampaikan kecurigaan serius mengenai penanganan barang bukti ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya.

Kecurigaan tersebut bahkan menyentuh kemungkinan yang sangat serius, apakah ijazah yang disita dan diperlihatkan dalam Gelar Perkara benar-benar merupakan dokumen asli yang sejak awal disita, atau justru ada kemungkinan telah dibuat atau dimanipulasi oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab menjaga keutuhan barang bukti?

Saya tidak serta-merta membenarkan kecurigaan tersebut. Tidak ada bukti yang saat ini dapat saya tunjukkan untuk menyimpulkan bahwa Polda Metro Jaya telah memalsukan barang bukti. Namun, pertanyaan yang pernah disampaikan almarhum menjadi semakin relevan ketika kita melihat berbagai perkembangan yang kemudian melibatkan nama Kombes Iman Imanuddin, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kini, pemberitaan mengenai penggeledahan rumah di Bogor yang diduga menjadi posko terkait perkara makar kembali membawa nama Kombes Iman Imanuddin ke ruang publik. Apakah semua ini hanya rangkaian peristiwa yang kebetulan? Ataukah ada persoalan lebih besar mengenai integritas, kewenangan, dan akuntabilitas aparat yang harus dibuka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu ditelusuri.

IJAZAH JOKOWI HANYA BOLEH DILIHAT, TIDAK BOLEH DIPEGANG ATAU DIFOTO

Salah satu hal yang menjadi perhatian almarhum Rizal Fadillah adalah pelaksanaan Gelar Perkara ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Dalam Gelar Perkara tersebut, menurut informasi yang saya ketahui, para tersangka dan advokat hanya diperbolehkan melihat dokumen ijazah yang diperlihatkan. Mereka tidak diperbolehkan memegang ataupun memotretnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa dokumen yang menjadi objek utama kontroversi publik justru tidak dapat diperiksa secara lebih leluasa oleh pihak-pihak yang berkepentingan? Saya memahami bahwa barang bukti harus dijaga dan tidak setiap peserta Gelar Perkara berhak memegang atau memotretnya. Namun, perlindungan barang bukti tidak boleh menghilangkan hak untuk melakukan verifikasi secara independen.

Persoalannya bukan sekadar apakah peserta boleh memotret atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana publik dapat memastikan bahwa dokumen yang diperlihatkan benar-benar identik dengan dokumen yang disita. Ada beberapa pertanyaan yang semestinya dijawab Polda Metro Jaya apakah dokumen yang diperlihatkan dalam Gelar Perkara dapat dipastikan sama dengan dokumen yang pertama kali disita? Apakah pemeriksaan forensik telah dilakukan dengan metode yang memungkinkan pengujian independen? Dalam perkara yang telah menjadi perhatian nasional, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan penyidik. Harus ada bukti dan mekanisme pemeriksaan yang dapat diuji.

Baca Juga  DPR RI Menyetujui Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri

PENGAKUAN IMAN IMANUDDIN: SAMPAI TIDAK BISA TIDUR MENJELANG GELAR PERKARA

Ada informasi lain yang saya peroleh langsung dari almarhum HM Rizal Fadillah dalam rangkaian pembicaraan dan perkembangan perkara tersebut. Kombes Iman Imanuddin, ketika menjabat Dirdiskrimum Polda Metro Jaya, disebut pernah menyampaikan bahwa dirinya sampai tidak bisa tidur menjelang pelaksanaan Gelar Perkara ijazah Jokowi.

Saya sendiri tidak memiliki rekaman karena dalam forum Gelar Perkara hanya para tersangka dan advokat hadir, jadi hanya penjelasan langsung dari sahabat saya tersebut. Karena itu, saya menyampaikannya sebagai kesaksian mengenai informasi yang disampaikan dalam forum tersebut, bukan sebagai rekaman yang dapat diverifikasi secara terbuka. Namun, pernyataan tersebut menarik untuk diklarifikasi.

Apa yang membuat seorang pejabat penyidik sampai mengalami kegelisahan menjelang Gelar Perkara yang dipimpinnya? Apakah karena besarnya tekanan perkara? Apakah ada persoalan teknis dalam pembuktian? Ataukah terdapat hal lain yang perlu dijelaskan? Saya tidak akan berspekulasi mengenai motif atau kondisi psikologis seseorang. Tetapi, dalam perkara yang begitu kontroversial, setiap informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan patut memperoleh penjelasan.

Kecurigaan almarhum Rizal Fadillah mengenai kemungkinan manipulasi barang bukti juga memang tidak boleh langsung dianggap sebagai kebenaran. Sebaliknya, tidak boleh pula diabaikan tanpa pemeriksaan. Jika dokumen tersebut autentik, buktikan secara ilmiah. Jika proses penyitaan dan penguasaannya benar, buka dokumentasinya sesuai ketentuan hukum. Itulah cara paling tepat untuk mengakhiri kontroversi.

Hal lain yang pernah menjadi perhatian dalam diskusi saya dengan almarhum berkaitan dengan peran Kombes Iman Imanuddin dalam proses yang melibatkan Egie, DHL, dan Rismon. Menurut informasi yang saya terima, Iman Imanuddin disebut terlibat aktif dalam proses yang berujung pada pembebasan atau penyelesaian perkara ketiga orang tersangka tersebut.

Bahkan, ia disebut hadir langsung di kediaman Jokowi di Solo dalam suatu peristiwa ketika ketiganya menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi. Jika rangkaian peristiwa tersebut benar sebagaimana informasi yang saya terima, publik berhak meminta penjelasan mengenai kapasitas dan kewenangan pejabat yang terlibat.

PERKEMBANGAN TERBARU: RUMAH DI BOGOR DIDUGA MENJADI POSKO TERKAIT MAKAR

Perkembangan yang paling menarik perhatian publik muncul pada 20 November 2026, ketika Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Berita Detik.com pada Sabtu, 21 November 2026, dengan judul “Terbongkar Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Terkait Makar”, mengungkap bahwa salah satu rumah yang digeledah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

Baca Juga  Puncak Acara Peringatan Hari Donor Darah se-Dunia: PDDI-PMI-Pemerintah Daerah Selenggarakan Donor Darah Sukarela se-Indonesia

Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang menurut keterangan pejabat Bareskrim berkaitan dengan dugaan permulaan perbuatan dalam perkara makar. Selain itu, sejumlah perangkat elektronik juga disita untuk kepentingan penyidikan.

Pemberitaan CNN Indonesia pada 21 November 2026, berjudul “Fakta-fakta Penggeledahan Posko Kombes Iman di Dugaan Kasus Makar”, juga mengungkap bahwa salah satu rumah di Bogor yang digeledah berkaitan dengan Kombes Iman Imanuddin. Dalam keterangan yang dikutip CNN, Bareskrim menyebut lokasi tersebut diduga menjadi posko permulaan permufakatan.

Ini tentu merupakan perkembangan serius. Sebab, nama Kombes Iman Imanuddin yang sebelumnya menjadi perhatian dalam kontroversi Gelar Perkara ijazah Jokowi kini kembali muncul dalam penyidikan perkara dugaan makar. Hingga pemberitaan tersebut diterbitkan, Bareskrim menyatakan masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, serta belum mengumumkan penetapan Iman sebagai tersangka dalam perkara makar.

Di sinilah transparansi menjadi sangat penting. Apa sebenarnya fungsi rumah tersebut? Siapa yang menggunakannya? Dokumen dan spanduk apa yang ditemukan? Apa hubungan tempat itu dengan dugaan permufakatan makar? Apakah ada hubungan dengan perkara penyadapan ilegal yang menjadi latar pengembangan penyidikan? Publik berhak mendapatkan penjelasan berdasarkan hasil penyidikan yang sah.

Ada satu hal yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Di satu sisi, Iman Imanuddin pernah memegang jabatan Dirdiskrimum Polda Metro Jaya dan menjadi pejabat yang berkaitan dengan penanganan Gelar Perkara ijazah Jokowi. Di sisi lain, namanya kini muncul dalam pemberitaan penggeledahan rumah yang diduga menjadi posko terkait penyidikan makar.

ADA APA DI BALIK SEMUA RANGKAIAN PERISTIWA INI?

Saya tidak sedang menuduh Kombes Iman Imanuddin melakukan pemalsuan ijazah, merekayasa barang bukti, atau melakukan makar. Semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh diputuskan berdasarkan opini. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan catatan almarhum HM. Rizal Fadillah yang pernah menyampaikan kecurigaan serius mengenai keaslian dan integritas barang bukti ijazah Jokowi.

Kini, dengan adanya perkembangan penggeledahan rumah di Bogor, sejumlah pertanyaan yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai kecurigaan individual menjadi semakin layak ditempatkan dalam agenda transparansi publik.

Saya melihat setidaknya ada empat pertanyaan besar yang harus dijawab; Pertama: Apakah ijazah yang diperlihatkan dalam Gelar Perkara Polda Metro Jaya benar-benar identik dengan dokumen yang disita, dan apakah keaslian serta rantai penguasaannya dapat diverifikasi secara independen?

Kedua: Mengapa para tersangka dan advokat tidak diperbolehkan memegang maupun memotret dokumen tersebut? Apakah tersedia mekanisme pemeriksaan alternatif yang menjamin hak verifikasi?

Ketiga: Bagaimana sebenarnya peran Kombes Iman Imanuddin dalam proses yang berkaitan dengan Egie, DHL, dan Rismon, termasuk peristiwa permintaan maaf di kediaman Jokowi di Solo?

Keempat: Apa hubungan rumah di Bogor yang disebut sebagai posko dengan penyidikan dugaan makar? Siapa saja yang menggunakan tempat tersebut, apa agenda kegiatannya, dan bagaimana hasil pemeriksaan barang bukti yang disita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itu adalah tuntutan akuntabilitas terhadap institusi yang memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum.

Baca Juga  Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten Sembelih Hewan Kurban, 25 Kambing 1 Sapi

KAPOLRI DAN BARESKRIM TIDAK BOLEH MEMBIARKAN PERTANYAAN INI MENGAMBANG

Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara terbuka dan profesional. Pertama, Polda Metro Jaya perlu memberikan penjelasan mengenai prosedur penyitaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan penampilan ijazah Jokowi dalam Gelar Perkara. Termasuk membuka ruang pemeriksaan independen terhadap autentisitas dokumen tanpa merusak atau mengganggu keutuhan barang bukti.

Kedua, perlu ada klarifikasi resmi mengenai pernyataan Iman Imanuddin menjelang Gelar Perkara serta penjelasan mengenai pembatasan akses terhadap dokumen yang diperlihatkan.

Ketiga, Bareskrim perlu menjelaskan hasil penggeledahan rumah di Bogor, termasuk status hukum masing-masing pihak dan hubungan barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

Keempat, perlu dilakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau pelanggaran prosedur oleh aparat yang menangani perkara.

Polri harus mampu membuktikan bahwa institusinya bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau individu.

CATATAN SAHABAT YANG TELAH TIADA, JANGAN DIABAIKAN

Almarhum HM. Rizal Fadillah bukan sekadar sahabat diskusi bagi saya. Kami telah melalui banyak pertemuan, bertukar informasi, dan membicarakan berbagai persoalan bangsa. Pertemuan rutin kami di Bandung menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan, menguji informasi, dan membahas perkembangan politik serta hukum yang sering kali tidak menjadi perhatian publik.

Dalam salah satu rangkaian diskusi itulah almarhum menyampaikan kecurigaannya mengenai kemungkinan manipulasi barang bukti ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Kini beliau telah tiada. Saya kehilangan seorang sahabat seperjuangan yang selama ini menjadi teman bertukar pikiran.

Saya tidak ingin menjadikan nama almarhum sebagai pembenaran atas tuduhan yang belum terbukti. Tetapi, saya juga tidak ingin catatan dan pertanyaan yang pernah disampaikannya menghilang tanpa pernah memperoleh jawaban. Jika kecurigaan itu tidak benar, buktikan bahwa dokumen tersebut autentik. Jika proses penyidikan telah dilakukan secara benar, tunjukkan bahwa prosedurnya dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak ada kepentingan tersembunyi, jangan takut terhadap pengawasan publik. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kontroversi ijazah seorang mantan presiden, melainkan kredibilitas institusi penegak hukum dan kepercayaan rakyat terhadap negara. PENEGAK HUKUM TIDAK BOLEH MENJADI PIHAK YANG KEBAL DARI PERTANYAAN. JANGAN SAMPAI KECURIGAAN ALMARHUM HM. RIZAL FADILLAH MENJADI CATATAN SEJARAH YANG TIDAK PERNAH MEMPEROLEH JAWABAN.

Seorang sahabat boleh telah tiada. Tetapi perjuangan mencari kebenaran, keadilan, dan integritas penegakan hukum tidak boleh ikut mati.

Bandung, 21 Nopember 2026

*) Aktivis Pergerakan 77-78. Sekjen Aliansi Penjaga & Pencinta Bangsa (APP-BANGSA)

News Feed