JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menata Ulang Kebijakan Guru Honorer Pasca SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026: Menuju Pendidikan yang Adil, Bermutu, Bermartabat, dan Berkelanjutan” di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.30 hingga 16.30 WIB tersebut menjadi ruang dialog berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masa depan guru honorer di Indonesia. Acara dibuka langsung oleh Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati, serta dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Turut hadir sebagai narasumber sejumlah tokoh dan pemangku kebijakan di bidang pendidikan, yakni Dr. Imam Bukhari, M.Pd. (Kasubdit MA/MAK), Temu Ismail (Sekretaris Dewan CTK), Yuyun Libriyanti, M.Pd.I. (Pusat Riset Pendidikan BRIN), Dudung Abdul Qodir (Ketua PB PGRI), M. Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Golkar), Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta), serta Indra Charismiadji (Pemerhati dan Praktisi Pendidikan dari FORMAS). Diskusi dipandu oleh moderator Achmad Rizali.
Sebagai forum kebangsaan yang menghimpun berbagai organisasi masyarakat lintas agama dan lintas sektor, FORMAS lahir dari kesadaran bahwa pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.
FGD tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari guru honorer, praktisi pendidikan, akademisi, advokat, politisi, anggota PGRI, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya tanggapan dan masukan yang disampaikan selama sesi diskusi berlangsung.
Turut hadir Ketua Umum SMSI, Firdaus, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, S.H., serta Direktur Media Crisis Center SMSI dr. Nishal Dillon.
Salah satu peserta yang turut memberikan pandangan adalah Direktur Media Crisis Center Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dr. Nishal Dillon. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan guru honorer harus segera mendapat perhatian dan penyelesaian bersama agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam kemajuan pendidikan.
Ditempat terpisah, Ketua Umum SMSI sewaktu diminta pandangannya, ia mengatakan saatnya kita bersatu memperjuangkan nasib guru dan Dosen. “Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kita bersama memperjiangkan nasib Dosen dan guru di tanah air” ujarnya.
Firdaus juga mengatakan, pembangunan karakter bangsa, dan nasib masa depan Indonesia, tidak dapat lepas dari keberadaan dosen dan guru” tandasnya.
*Soroti Ketidakpastian dan Kesejahteraan Guru Honorer*
Dalam sambutan pembuka sekaligus wawancara seusai kegiatan, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handoyo Budhisedjati menegaskan bahwa persoalan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia.
Menurutnya, hingga saat ini para guru honorer masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian status kepegawaian, rendahnya tingkat kesejahteraan, minimnya perlindungan kerja, hingga terbatasnya kesempatan pengembangan profesi.
“Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Mereka hadir dan mengabdi di ruang-ruang kelas, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, FORMAS memandang perlu adanya ruang dialog yang konstruktif untuk menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi demi terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada masa depan pendidikan bangsa,” ujar Handoyo.
Ia menilai kondisi yang dihadapi guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, bangsa Indonesia mengharapkan lahirnya generasi unggul dan berdaya saing tinggi, namun di sisi lain kesejahteraan para pendidiknya masih jauh dari ideal.
“Kalau pengajarnya saja tidak kita perhatikan, pendidik-pendidik kita tidak kita perhatikan, bayangkan saja kalau sebagai pendidik dia masih harus mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kapan dia bisa memperdalam ilmu pengetahuan yang nantinya ditularkan kepada anak-anak didiknya?” ungkapnya.
Selain persoalan ekonomi, Handoyo juga menyoroti masih banyak guru honorer yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi profesional mereka.
*Apresiasi Pemerintah, Dorong Kepedulian Masyarakat*
Dalam kesempatan tersebut, Handoyo mengapresiasi berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap banyak sektor pembangunan nasional. Namun demikian, ia berharap sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru honorer, juga menjadi prioritas yang mendapatkan perhatian lebih besar.
Lebih lanjut, Handoyo mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk persoalan guru honorer. Menurutnya, kepedulian masyarakat terhadap sesama warga negara merupakan bagian penting dalam membangun bangsa.
“Kita jangan selalu menyalahkan pemerintah berbuat apa atau tidak berbuat apa. Tetapi kita juga harus melihat apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk saling membantu dan memperhatikan sesama masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama diskusi yang digelar FORMAS adalah membangun kesadaran kolektif serta mendorong lahirnya kepedulian bersama terhadap nasib para guru honorer.
“Yang ingin kami ketengahkan adalah bagaimana kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap guru honorer bisa semakin kuat. Karena persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja,” ujarnya.
*Perlunya Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas*
Dari hasil diskusi yang berlangsung, mengemuka pandangan bahwa penyelesaian persoalan guru honorer memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi, serta masyarakat luas.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar guru honorer dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa dibayangi persoalan ekonomi maupun ketidakpastian masa depan. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus dalam mendidik dan membentuk generasi penerus bangsa.
Melalui FGD ini, FORMAS berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi guru honorer di Indonesia.
Sebagai garda terdepan pendidikan nasional, guru honorer dinilai layak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai agar cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. (***)
