JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menuai dukungan dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga sederhana.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu menyambut baik ketegasan Prabowo yang ingin memastikan biaya pendidikan negeri tidak lagi menjadi beban masyarakat. Ia bahkan mengaitkannya dengan pengalaman pribadinya menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga negeri.
“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara. Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).
Rekam jejak Yuddy tak hanya di dunia akademik. Selain pernah menduduki kursi menteri, ia juga mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017–2021. Latar panjang itu, kata dia, membuatnya memahami betul beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung keluarga kelas menengah dan bawah.
Sebagai akademisi berlatar ilmu ekonomi sekaligus politik, Yuddy menilai perdebatan seputar sumber anggaran adalah hal yang wajar, namun tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda kebijakan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada keberpihakan politik anggaran, bukan pada ketersediaan dana.
“Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” katanya.
Adapun mengenai sumber pendanaan, Yuddy menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung program tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat menempuh efisiensi serta refocusing program pembangunan tanpa harus mengandalkan dana sitaan aset hasil korupsi.
Yuddy bahkan menilai gagasan Presiden Prabowo dapat segera dilaksanakan mulai tahun anggaran 2027. Ia mengusulkan pelaksanaan secara bertahap dengan lebih dulu menyisir sekolah-sekolah negeri, dari tingkat dasar hingga SLTA, di daerah tertinggal, terjauh, dan termiskin, khususnya di desa-desa.
“Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” ujarnya.
Yuddy menegaskan langkah pemerintah sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Ia mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan negeri maupun yang diselenggarakan masyarakat.
“Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut dirancang dengan tahapan yang matang dan tata kelola yang akuntabel, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Rencana menggratiskan pendidikan negeri kembali ditegaskan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, pertengahan September lalu. Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Kepala Negara kemudian menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) untuk membahas mekanisme mewujudkan kebijakan tersebut di seluruh jenjang pendidikan.
