Oleh: Moh. Ikhsan Kurnia, MBA.
Ketika Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia, ia tidak hanya menerima mandat politik, tetapi juga mewarisi sesuatu yang jauh lebih berat: ekspektasi kolektif tentang lompatan kemajuan. Harapan itu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari perjalanan panjang Indonesia memasuki dekade ketiga abad ke-21—sebuah fase yang secara historis sering menjadi titik penentu bagi negara-negara berkembang, apakah akan naik kelas atau justru terjebak dalam stagnasi.
Dua dekade sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang gagal, tetapi juga belum menjadi negara maju. Pasca Krisis Finansial Asia 1997–1998, Indonesia berhasil keluar dari keterpurukan dan membangun fondasi stabilitas politik serta ekonomi. Reformasi kelembagaan, desentralisasi, serta penguatan demokrasi menjadi pencapaian penting pada dekade pertama abad ini. Memasuki dekade kedua, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kelas menengah tumbuh, dan infrastruktur mulai diperkuat secara masif, terutama pada era Joko Widodo.
Jika dianalogikan, dekade pertama abad ke-21 adalah fase “sekolah dasar” bagi Indonesia—fase membangun fondasi, belajar berjalan kembali, dan memastikan sistem dasar berfungsi. Dekade kedua dapat diibaratkan sebagai “sekolah menengah pertama”, ketika pertumbuhan mulai stabil, kapasitas meningkat, dan arah pembangunan mulai lebih jelas. Maka secara logis, dekade ketiga seharusnya menjadi fase “sekolah menengah atas”: fase di mana sebuah negara dituntut tampil lebih maju, lebih cerdas, lebih berkembang, dan lebih matang dibanding fase sebelumnya.
Dari sudut pandang ini, ekspektasi publik terhadap lompatan kemajuan menjadi sepenuhnya wajar. Sebuah bangsa yang telah melewati dua tahap awal pembangunan secara relatif stabil tentu diharapkan mampu menunjukkan akselerasi pada tahap berikutnya. Namun, di sinilah letak persoalan mendasarnya. Perkembangan sebuah negara tidak selalu bergerak secara linear ke atas sebagaimana jenjang pendidikan formal. Dalam realitasnya, perjalanan pembangunan sering kali bersifat fluktuatif—bahkan tidak jarang mengalami stagnasi atau kemunduran akibat kompleksitas variabel yang memengaruhinya.
Dinamika global yang tidak menentu, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, serta dampak Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap pembangunan secara drastis. Di sisi domestik, tantangan seperti kualitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta kapasitas institusi menjadi faktor penentu yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, ekspektasi terhadap lompatan cepat sering kali tidak sejalan dengan realitas perubahan yang bersifat gradual dan kompleks.
Situasi tersebut diperkuat oleh kekhawatiran klasik yang dalam literatur pembangunan dikenal sebagai Middle-income trap—kondisi ketika sebuah negara mampu tumbuh, tetapi gagal bertransformasi menjadi ekonomi maju. Indonesia saat ini berada tepat di persimpangan tersebut: cukup stabil untuk bertahan, tetapi belum cukup transformatif untuk melompat.
Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan evaluasi pembangunan secara lebih proporsional. Evaluasi tahunan dan evaluasi dekadean bukanlah dua pendekatan yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi. Evaluasi tahunan diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan tetap berada di jalur yang benar, sekaligus menguji konsistensi perawatan terhadap fondasi pembangunan yang telah diletakkan. Ia ibarat memastikan bahwa pohon yang ditanam terus disiram, dipupuk, dan dijaga dari gangguan. Sementara itu, evaluasi dalam kerangka dekadean menjadi penting untuk menilai apakah pohon tersebut benar-benar tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat dipetik. Tanpa perawatan yang konsisten, pohon tidak akan pernah berbuah. Namun tanpa kesabaran dalam menunggu hasil, kita berisiko mengabaikan proses yang sesungguhnya sedang berjalan.
Di sinilah beban ekspektasi terhadap Prabowo menjadi begitu besar. Ia tidak dinilai sebagai pemimpin fase “normal”, melainkan sebagai figur yang diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan struktural tersebut. Harapan ini, di satu sisi, mencerminkan optimisme kolektif. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi menjadi tekanan yang mendorong lahirnya kebijakan jangka pendek yang populis, alih-alih strategi jangka panjang yang konsisten.
Dalam kerangka tersebut, pertanyaan mengenai kapasitas kepemimpinan menjadi tidak terelakkan. Transformasi pada dekade ketiga menuntut kombinasi antara keberanian, ketegasan, serta kemampuan membaca arah perubahan global. Dalam hal ini, terdapat sejumlah catatan kritis yang patut menjadi perhatian. Faktor usia dan fase karier politik, misalnya, dapat memengaruhi orientasi kepemimpinan—apakah lebih condong pada terobosan progresif atau justru pada stabilitas dan kehati-hatian. Di sisi lain, keberanian mengambil kebijakan yang tidak selalu populer menjadi prasyarat penting dalam mendorong perubahan struktural yang mendalam.
Kecenderungan untuk menjaga stabilitas politik secara berlebihan juga dapat berimplikasi pada pilihan kebijakan yang terlalu aman. Dalam situasi tertentu, sikap yang terlalu akomodatif justru berisiko menghambat akselerasi. Lebih jauh, dalam era keterbukaan informasi, kepemimpinan yang efektif menuntut ketahanan terhadap kritik publik. Respons yang defensif terhadap kritik berpotensi mempersempit ruang dialog dan mengurangi kualitas koreksi kebijakan.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang sehat mensyaratkan profesionalisme dan meritokrasi yang kuat. Persepsi publik terhadap kedekatan personal dalam pengambilan keputusan—termasuk yang melibatkan lingkaran keluarga—dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini merupakan modal yang tidak kalah penting dibandingkan kebijakan itu sendiri.
Catatan-catatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai penilaian final, melainkan sebagai pengingat bahwa ekspektasi besar terhadap lompatan kemajuan membutuhkan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya stabil, tetapi juga berani, adaptif, dan terbuka terhadap koreksi. Tanpa itu, dekade ketiga berisiko menjadi sekadar kelanjutan dari pola lama, bukan titik balik menuju perubahan yang lebih fundamental.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kedewasaan publik dalam membaca proses pembangunan. Evaluasi terhadap pemerintahan tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada hasil instan, melainkan pada arah dan konsistensi transformasi. Apakah industrialisasi benar-benar diperdalam? Apakah kualitas pendidikan meningkat secara substantif? Apakah kebijakan ekonomi bergerak menuju nilai tambah yang lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang lebih relevan dibanding sekadar menuntut perubahan cepat yang kasat mata.
Pada akhirnya, beban ekspektasi terhadap Prabowo mencerminkan persimpangan sejarah Indonesia saat ini. Dekade ketiga abad ke-21 bukan hanya tentang melanjutkan pembangunan, tetapi tentang menentukan arah masa depan: apakah Indonesia mampu “naik kelas”, atau justru menetap dalam pola pertumbuhan yang stagnan.
Namun satu hal yang perlu disadari, lompatan kemajuan bukanlah hasil kerja satu orang atau satu periode pemerintahan. Ia adalah akumulasi dari konsistensi kebijakan lintas rezim, kualitas institusi, serta partisipasi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa presidennya, tetapi juga oleh bagaimana sebuah bangsa mengelola ekspektasi terhadap masa depannya.
Prabowo mungkin memikul beban ekspektasi tersebut, tetapi masa depan Indonesia tetap merupakan tanggung jawab bersama.
*Akademisi dan Aktivis Sosial
