PALUKU.CO – 160 Tokoh Nasional (Purnawirawan, Ulama, Pakar dan Aktivis) mengadakan pertemuan Urun Rebuk Nasional di Bandung 10 Okt 2026 di Hotel Asrilia. Ketua Panitia Pelaksana (OC) Brigjen TNI. Purn. Hidayat Poernomo (mantan KA BAIS) menyampaikan bahwa Urun Rembuk Nasional diselenggarakan karena “Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Fondasi bernegara yang diletakkan oleh para pendiri bangsa kian tergerus oleh gurita oligarki politik dan ekonomi yang memusatkan kekuasaan serta kekayaan hanya pada segelintir elit”. (Daftar Tokoh yang hadir terlampir)
Menurut Dindin S Maolani Ketua Tim Pengarah (SC) yang juga Tokoh Masyarakat Sunda, menyatakan “bahwa kedaulatan rakyat terancam sirna, dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kian menjauh dari realitas. Pertemuan ini diselenggarakan dengan merefleksikan dua nilai historis besar. Semangat Hari Kesaktian Pancasila terbukti ampuh menyatukan keragaman pikiran dan menjadi benteng pertahanan ideologis dari segala bentuk tirani yang mengancam persatuan dan keadilan sosial”
“serta jiwa perjuangan bandung lautan api, keteladanan dari peristiwa perlawanan rakyat. Semangat yang mengajarkan kita tentang kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan penuh, serta keberanian melakukan perlawanan total terhadap segala bentuk penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme) berupa cengkeraman oligarki”.
Pertemuan menyepakati terbentuknya Kaukus dengan nama “Kaukus Daulat Rakyat” sebagai sarana perjuangan berkedudukan di DKI Jakarta dan “Maklumat Bandung”. Berikut terlampir;
MAKLUMAT BANDUNG MENYELAMATKAN KEDAULATAN RAKYAT DARI CENGKERAMAN OLIGARKI
Pada hari ini, 10 Oktober 2026, Kami para tokoh, pakar, dan aktivis dalam Urun Rembuk Kebangsaan berkumpul dan bersilaturahmi bertepatan dengan Peringatan Kesaktian Pancasila. Kami berkumpul di Kota Bandung, kota yang pernah menyalakan api perlawanan rakyat dan melahirkan solidaritas bangsa – bangsa datang dari berbagai latar belakang iman, pemikiran, komunitas, dan generasi.
Kami menyadari perbedaan cara pandang politik adalah kodrat lintas pikiran yang memperkaya bangsa, namun kami dipersatukan oleh satu kesadaran moral yang mendesak bahwa Ibu Pertiwi sedang memanggil akibat kedaulatan negara yang kian terjebak cengkeraman oligarki dan campur tangan asing.
Kita menyaksikan dampak destruktif era pemerintahan Jokowi yang secara nyata menggelar karpet merah bagi para oligarki dan asing. Kebijakan-kebijakan yang memanjakan oligarki dan asing ini telah merusak tatanan kehidupan berbangsa, membelah persatuan rakyat melalui polarisasi yang dipelihara, serta membiarkan korupsi merajalela tanpa penegakan hukum yang berkeadilan.
Negara dibebani utang luar negeri yang membengkak dan proyek-proyek ambisius yang menjadi beban jangka panjang APBN, seperti proyek Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saat yang sama, Proyek Strategis Nasional seperti yang berada di wilayah PIK 2 secara nyata telah dimanfaatkan pengusaha rakus untuk “merampas” tanah rakyat dan tanah negara dengan segala penyimpangannya demi kepentingan oligarki.
Dalam rangka melanggengkan kekuasaan, oligarki kini tengah membangun boneka-boneka politik baru melalui dinasti Jokowi. Penyelundupan hukum dan pelanggaran etika demi mendudukkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan puncak rusaknya marwah kepemimpinan nasional. Kondisi ini telah dibuktikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1/PHPU-PRES/XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang disetarakan sebagai syarat untuk menjadi Wakil Presiden.
Menyikapi krisis kebangsaan ini, dengan mengambil api keteladanan dari peristiwa Bandung Lautan Api yang rela berkorban demi kedaulatan penuh, serta bersandar pada nilai luhur Pancasila sebagai Komitmen Luhur Bangsa Indonesia, kami menyampaikan maklumat Bersama :
PERTAMA: Berkomitmen penuh untuk menanggalkan segala ego kelompok demi konsolidasi nasional sebagai benteng pertahanan rakyat melawan oligarki, dinasti politik, dan campur tangan asing.
KEDUA: Menuntut tindakan hukum yang transparan dan berkeadilan terhadap Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka untuk memutus rantai yang menjadi boneka oligarki dan asing.
KETIGA: Mendesak DPR RI untuk segera memulai proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuai pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU-PRES/XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026.
KEEMPAT: Menuntut evaluasi total kebijakan dan proyek beban APBN yang merugikan keuangan negara, seperti IKN, Rempang, dan Whoosh; mendesak penghentian proyek-proyek eksklusif seperti PIK 2 yang “merampas” hak atas tanah rakyat, melakukan tata kelola ulang dengan baik dan transparan, serta melakukan evaluasi yang ketat terhadap proyek MBG dan KOPDES Merah Putih.
KELIMA: Mendorong penataan kebijakan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, menghentikan karpet merah bagi oligarki, membongkar monopoli sumber daya alam, serta memastikan kekayaan negara didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Kontitusi; dan karenanya mendorong segala bentuk upaya untuk kembali ke UUD 45 yang asli dengan perubahannya yang dianggap perlu.
Kaukus Daulat Rakyat mewariskan dan menyalurkan api perjuangan ini kepada generasi muda Indonesia agar kritis, berdaya, dan menjadi garda terdepan dalam merebut kedaulatan rakyat memutus mata rantai pengondisian politik oleh kaum oligarki.
Maklumat ini bukanlah akhir dari pertemuan, melainkan awal dari gerakan moral yang inklusif, damai, namun konsisten bergerak di seluruh penjuru tanah air. Kami percaya, jika rakyat bersatu lintas iman, pikiran, dan generasi, tidak ada satu pun kekuatan oligarki dan asing yang mampu merobohkan bangunan Republik Indonesia.
Merdeka!!!
Bandung, 10 Oktober 2026
ATAS NAMA KAUKUS DAULAT RAKYAT
Ditandatangani;
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab
2. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid
3. Marsekal TNI Purn. Hanafie Hasnan
4. Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto
5. Laksamana TNI Purn. Slamet Soebijanto
6. Komjenpol Purn. Oegroseno
7. Mayjen TNI Purn. Deddy S. Budiman,
8. Mayjen TNI Purn. Soenarko
9. Brigjen TNI Purn. Hidayat Poernomo
10. Laksma TNI Purn. Moeryono Aladin
11. Mayjen TNI Purn. Prihadi Agus Irianto
12. Dr. Abdullah Hehamahua, SH., MM.
13. Dr. M. Said Didu
14. Dr. Ir. Marwan Batubara, M.Sc.
15. KH. Athian Ali, Da’i., M.Ag.
16. KH. Ir. Andri Kurniawan, M.Ag.
17. Dr. Masri Sitanggang
18. KH. Hasan Basri
19. Prof. dr. Herman Susanto, SP.Og
20. Dr. Ir. Memet Hakim, M.Sc.
21. Ir. Tito Roesbandi, M.Sc.
22. Kolonel TNI. Purn. Sugeng Waras
23. Dr. M.Hatta Taliwang
24. M. Rizal Fadillah, SH.
25. Dr. Refly Harun, SH., MH.
26. Dr. KMRT Roy Suryo
27. Edy Mulyadi, Wartawan Senior
28. Dr. Munarman, SH.,MH.
29. Ir. Donny Handricahyono
30. Ummi Siti Marifah, SH.
31. Marsda TNI Purn. Iyan Santoso
32. Habib Muhsin Ahmad Alatas
33. Ir. Budi Rijanto
34. Dr. Ir. Leony Lidya, M.Sc.
35. Dr. Albert Paris Pasaribu, MBA.,MSc.
36. Khairul Anwar, SH.,MH.
37. Paskah Irianto, SE.
38. Dindin Maolani, SH
39. Ir. Syafril Sjofyan, Bk. Teks., MM.
40. Ir. Agung Sabur, Dip. HE.
41. Dr. Amir Hamzah
42. Brigjen TNI Purn. Santoso
43. Laksma TNI Purn. Dr. H. Sony Santoso, SH.,MH.
44. Brigjen Sudarto
45. Kolonel TNI Purn. Sri Radjasa Chandra
46. Heru Nugroho
47. Brigjen TNI Purn. Eddy Natar Nasution
48. Ustadzah Hj. Merry, S.Ag.
49. Ustad Mintardjo
50. Menuk Wulandari
51. Brigjen TNI Purn. Kun Priambodo
52. Kolonel TNI Purn. Nursyam
53. M. Ismed F
54. Kol. TNI Purn. Sahar Harahap, SH.,MH.
55. Drg. Moernisari Darjan
56. Endang Wuryaningsih, SH.
57. Ida Farida Moekardanu
58. Ustadz Amin Bukhaeri
59. Noor Alam, SH., MBA.,MSc.
60. Saeful Zaman
